carut marut politik dan hukum di indonesia

RifqinizamyKarsayuda  menyebut tali temali antara politik dan hukum dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum merupakan terobosan keilmuan yang menarik.2 Perdebatan mengenai apa dan mana yang lebih mempengaruhi dalam interaksi politik dan hukum memunculkan dua pendapat. Pertama : pihak yang menyatakan politik lebih dominan dibanding hukum. Produk hukum apapun dipengaruhi oleh kepentingan politik. Produk hukum bahkan merupakan produk politik.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa hukum lebih dominan dibanding politik. Suatu kekuasaan politik tidak dapat dikatakan sah sebelum dilegitimasi melalui mekanisme hukum3. Perdebatan kedua pendapat ini hanya akan menghasilkan blunder, sebab kedua-duanya memanglah saling berpengaruh dan mempengaruhi, disinilah tercipta konfigurasi politik dan hukum.

Dalam konfigurasi keduanya, konfigurasi politik tertentu merupakan faktor yang mempengaruhi karakter hukum tertentu. Mahfud MD. menggambarkan keterkaitan keduanya dengan sangat baik, seperti bagan dibawah ini5

Bagi Rifqinizamy Karsayuda, Penelitian yang patut dijadikan contoh dalam melihat konfigurasi politik dan hukum ialah penelitian Mahfud MD dan Benny K.Harman. Penelitian Mahfud memperlihatkan adanya pertautan antara konfigurasi politik rezim tertentu dengan karakter produk hukum, Sedangkan Harman memperlihatkan adanya pertautan antara konfigurasi politik dengan karakter kekuasaan kehakiman. Keduanya nampak sepakat bahwa semakin demokratis suatu suatu rezim, maka semakin baik produk hukum dan kekuasaan kehakimannya, sebaliknya berlaku pada rezim yang otoriter. Lihat Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, Cetakan ketiga, Januari 2006 dan Benny K.Harman,

konfigurasi politik yang bersifat demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif, sebaliknya konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang konservatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur demokratisasi atau ototarianisme konfigurasi politik tertentu adalah dengan melihat sejauh mana peranan partai politik dalam negara tersebut, serta sejauhmana dominasi lembaga eksekutif terhadap aspirasi rakyat. Selain juga dapat diukur melalui indikator kebebasan pers dan peranan badan perwakilan

Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik aktif berperan menentukan hukum negara, sedangkan lembaga eksekutif tidak dominan dan aspiratif terhadap kehendak-kehendak rakyat. Konfigurasi yang demikianlah yang akan melahirkan produk hukum yang responsif. Pada konfigurasi politik otoriter yang akan menghasilkan produk hukum elitis berlaku sebaliknya. Rifqinizamy Karsayuda

Dubes dan Mahar Politik

Opini JawaPos, 19/8/2015

oleh Djoko Susilo

KEMENTERIAN Luar Negeri RI mendapat kado istimewa pada hari ulang tahun ke-70 yang jatuh hari ini (Rabu, 19 Agustus). Kado istimewa itu berupa daftar nama 33 calon duta besar (Dubes) RI yang sepertiganya (11 orang) merupakan mantan anggota tim relawan Jokowi-JK dalam pilpres tahun lalu.

Daftar nama tersebut sudah lama menjadi gunjingan atau rasan-rasan di kalangan korps diplomatik RI. Sebab, baru kali ini ’’campur tangan’’ presiden terhadap korps diplomat profesional terjadi terlalu jauh dan dalam jumlah yang signifikan, yakni dengan mengajukan calon Dubes nonkarir sampai hampir 33 persen dari pos yang akan diisi.

Rifqinizamy Karsayuda

Memang, tidak ada aturan tertulis yang dilanggar dalam penunjukan calon duta besar dari kalangan relawan politik presiden pemenang pemilu tersebut. Hanya, para diplomat menggunjingkan hal itu karena beberapa alasan.

Pertama, sejak masa Presiden Soeharto sampai terakhir masa kepresidenan SBY, terdapat kesepahaman antara Komisi I DPR dan Kemenlu bahwa jumlah Dubes nonkarir dalam setiap angkatan hanya 10–15 persen. Hal itu dilakukan untuk menjaga tidak terganggunya perencanaan karir korps diplomatik RI yang harus berjuang puluhan tahun guna mencapai jabatan Dubes yang merupakan puncak karir seorang diplomat.

Kedua, pengangkatan duta besar dari kalangan nonkarir bukan sekadar balas jasa politik, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan.

Baca Rifqinizamy Karsayuda

Namun, kali ini, Presiden Jokowi dinilai telah kebablasan dalam memaksakan kehendaknya. Memang benar bahwa seorang duta besar adalah wakil pribadi seorang kepala negara sekaligus mewakili pemerintah negaranya. Penunjukan seseorang untuk menjadi duta besar adalah hak prerogatif presiden, sama dengan pengangkatan seseorang menjadi menteri atau anggota kabinet. Jadi, presiden memang mempunyai kuasa mutlak. Namun, kuasa mutlak presiden tentu harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya, kualitas calon, pengalaman profesional, dan beberapa aspek non politis lainnya.

Penunjukan para calon duta besar tahun ini merupakan yang pertama dilakukan Jokowi. Beberapa waktu lalu, dia melantik sejumlah duta besar RI. Namun, proses seleksi dan pengangkatannya masih di bawah Presiden SBY. Hampir tidak ada masalah yang berarti, kecuali hanya duta besar RI Totok Riyanto yang mengalami penundaan ketika akan menyerahkan surat kepercayaan kepada presiden Brasil lantaran eksekusi gembong narkoba asal negara itu. SBY selama ini menyerahkan proses seleksi sepenuhnya di Kemenlu dengan sedikit pengecualian. Karena itu, hampir tidak pernah timbul keresahan atau gejolak di kalangan para diplomat karir di Pejambon.

Seleksi kali ini menimbulkan sejumlah keresahan lantaran sedikitnya dua hal. Konon, semula Jokowi menghendaki separo calon duta besar berasal dari para relawan atau pendukungnya. Dia pun menghendaki mereka ditempatkan di pos-pos strategis seperti PBB di New York, Jenewa, atau negara-negara besar seperti Rusia, Belanda, dan London. Lebih rumit, beberapa kelompok relawan, kabarnya, mengirimkan nama-nama tokohnya untuk menjadi Dubes langsung ke Kemenlu tanpa koordinasi ke Sekretariat Negara sebagaimana lazimnya selama ini.

Menlu Retno Marsudi, sebagai diplomat karir, memproses dan menyeleksi calon Dubes melalui proses baku, yakni melalui lembaga ’’baperjakat’’ (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) Kemenlu. Tentu, daftarnya sesuai dengan persepsi kepentingan diplomasi RI. Daftar tersebut ditolak Jokowi karena jatah relawan kurang banyak. Akhirnya, setelah bolak-balik, dihasilkan 33 nama yang 11 di antaranya berasal dari para relawan.

Memang, di antara sejumlah nama relawan yang diajukan Jokowi, ada yang tepat dan sangat layak menduduki pos yang diusulkan. Misalnya, Dr Rizal Sukma yang saat ini menjabat direktur eksekutif CSIS dan ketua Biro Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah. Rizal diajukan untuk menjadi calon duta besar untuk UK merangkap Republik Irlandia.

Namun, beberapa nama lainnya kurang memenuhi kriteria minimal sebagai calon duta besar. Pengalamannya hanya aktif dalam sebuah ormas dan kemudian menjadi relawan Jokowi.

Tentu, hal yang demikian menjadi keprihatinan sebagian kalangan korps diplomatik. Sebab, duta besar adalah wakil negara dan bangsa. Kalaupun dia tidak berasal dari diplomat karir, diharapkan calon yang bersangkutan menunjukkan kapasitas sebagai calon diplomat dan memiliki pengetahuan dasar diplomasi yang mumpuni.

Baca Rifqinizamy Karsayuda

Banyaknya relawan Jokowi sebagai calon Dubes nonkarir jelas meresahkan kalangan diplomat karir. Gelombang pertama yang ’’hanya’’ 30 persen kabarnya akan disusul badai yang lebih dahsyat.

Sebenarnya, kalangan korps diplomat karir bisa menerima penunjukan Dubes nonkarir sebagai hak prerogratif presiden. Tetapi, hak tersebut semestinya tidak digunakan secara semena-mena. Pertama, calon yang diangkat mesti menunjukkan kualitas minimal calon diplomat. Kecakapan bahasa asing, khususnya Inggris, harus paripurna.

Kedua, calon memiliki pengalaman profesional di bidangnya secara memadai. Ketiga, jumlah alokasi tidak sangat besar hingga mencapai sepertiga angkatan atau lebih.

Sudah seharusnya Presiden Jokowi memikirkan kepentingan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia secara komprehensif. *) Mantan Dubes RI untuk Swiss.

Rifqinizamy Karsayuda

Rifqinizamy Karsayuda

Kata atau istilah plagliator akhir-akhri ini sangat populer di telinga masyarakat luas seiring mencuatnya kasus yang menimpa  beberapa dosen serta gurus besar di Indonesia.

Dari  peristiwa  itu, menurut Rifqinizamy Karsayuda  jelas bahwa sistem pendidikan kita masih  carur marut dan jauh dari api panggang. Mengapa tidak?, seorang guru besar, melakukan perbuatan memalukan. sebab, bagi dunia pendidikan, predikat guru besar merupakan sebuah gelar istimewa. Sudah pasti, predikat itu tidak sembarang orang yang mendapatkannya, karena selain harus melalui seleksi, seorang guru besar juga di tuntut untuk membuat penemuan baru dan sudah pasti inteletualitasnya tidak diragukan lagi. Anehnya, guru besar Indonesia justru memplagiat karya milik orang lain. Aneh memang, tetapi itulah realitas dunia  pendidikan kita dewasa ini.

Rifqinizamy Karsayuda Gelar Itu Penting, Tapi Keahlian Jauh  Penting

menurut  Rifqinizamy Karsayuda bukan menutup kemungkinan, atau bahkan perlu kita curigai, skripsi, tesis, desertasi mahasiwa yang jumlahnya tak terhitung   digedung-gedung perpustakaan universitas yang besar dan megah, besar kemungkinan, produksi dari  kegiatan plagiator. Mengingat, akhir-akhir ini jasa pembuatan skripsi makin marak di negara kita. Bahkan dengan terang-terangan di publikasikan lewat media massa. Jasa yang ditawarkanpun beragam. Ada yang sekedar membuat konsep, pengetikan sekaligus pembuatan skripsi  atau hanya sekendar  konsultansi. Ini merupakan salah satu kejatahan yang harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah dan institusi pendidikan. Sebab, kegiatan plagliator nampaknya sudah membumi di dunia pendidikan dan menjangkiti para akademisi kita.

Rifqinizamy Karsayuda, Carut Marut Dunia Pendidikan

Pada dasarnya kegiatan plagliator marak di lakukan, karena didukung dengan sistem yang buruk. Akibatnya peluang untuk melakukan kegiatan itu terbuka lebar. Maka, memperketat sistem untuk mendapatkan gelar, entah itu strata satu (S1), strata dua (S2) dan sebagainya harus benar-benar di kawal dengan ketat dan membutuhkan batuan semua pihak. Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis untuk melakukan tugas ini. Artinya perguruan tinggi harus benar-benar memperketat sistem untuk meluluskan para mahasiawanya.   Langkah ini sangat di butuhkan mengingat dewasa ini terdapat kebudayaan  baru dalam pendidikan kita.

Adalah adanya mentalitas buruk yang mendera para pelajar kita. menurut Rifqinizamy Karsayuda Mereka nyenderung bersikap pragmatis, ingin cepat mendapatkan gelar, dengan menempuh jalur yang salah. Kegiatan plagliator pada dasarnya merupakan hasil dari mentalitas buru itu. Oleh sebab itu, memperketat sistem pendidikan dan memberikan  saksi tegas kepada pelaku  plagiat merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan pemerintah. Dunia pendidikan lebih baik melusukan sarjana  yang sedikit, tetapi berkwalitas, dari pada meluluskan ribuan mahasiswa , tetapi hanya formalitas tanpa di barengi kemampuan dan keahlian

Rifqinizamy Karsayuda; Perang Opini Menjelang Pilkada 2017

Rifqinizamy Karsayuda; Perang Opini Menjelang Pilkada 2017

Momentum pilkada yang jatuh lima tahunan itu selalu menarik di ikuti. Terutama pilkada Jakarta. Apalagi dengan munculnya pasangan Anis, Agus yang menjadi pesaing Ahok, menambah keramaian pilkada DKI 2017. Berbeda dengan Pilkada  sebelumnya, Partai politik dan pasangan yang maju sebagai  balon  Bupati dan wakil Bupati. Tapi sekarang yang maju bukan dari kalangan kader politik.  tentu  ini  mengubah strategi dia di dalam menjajakan program, visi dan misinya (marketing political) partai.

Pandangan Rifqinizamy Karsayuda

Bagi Rifqinizamy Karsayuda hal ini saja jauh-jauh hari sudah disiapkan oleh masing-masing bakal calon, dan partai politik. Cara apa yang paling efektif untuk menjual, agar publik punya daya lekat, daya ingat, empati, dan menanam memorinya di keputusan terakhirnya di bilik suara kelak nantinya.

Peran media  tersebut sangat penting selain  akan menjadi alat promosi dan propaganda yang paling efektif. Betapa tidak ? Citra publik terhadap tampilan dari tokoh-tokoh parpol yang mereka usung, adalah etalase pertama, ketika publik berjumpa dengannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rifqinizamy Karsayuda, seorang pengamat pilkada. “Media cetak   dan media online, akan menjadi incaran, karena karakteristiknya yang populis, egaliter dan dekat dengan masyarakat.”Kata Rifqinizamy Karsayuda.

Rifqinizamy Karsayuda juga menjelaskan, media cetak dan  online punya keunggulan pada kecepatan dan fleksibilitas konten dalam mentransformasi setiap perkembangan yang terjadi secara berimbang, ujarnya.

Rifqinizamy Karsayuda Perang Opini

Ia mencontohkan “perang opini” dan pencitraan antara dua  bakal calon  presiden RI, Jokowi dan prabowo, belakangan ini sangat jelas arahnya di perankan oleh media sehingga kemenangan pun tak luput dari aksi yang diperankan masing-masing media.

“Cara opini dari kedua pendukung balon tersebut adalah “perang opini” yang demikian transparan dan terang benderang,  Hasilnya tentu saja berharap, bahwa publik diajak untuk terus menerus mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu terhadap sepak terjang dan citra dari kedua kandidat itu,” jelasnya.

Rifqinizamy Karsayuda menambahkan  Opini pencitraan atau pembunuhan karakter, hanyalah bagian dari promosi, propaganda politik, dan mau tidak mau inilah bagian dari strategi dan manajemen dari pihak-pihak yang “cerdas” di dalam memanfaatkan media. Jadi adu strategi di panggung politik merupakan “positioning: dan upaya membaca segmentasi pemilih Parpol lewat litbang-nya tentu tak bisa tinggal diam.

Menurutnya, pengamat serta ahli hukum tersebut Kanal media yang disiapkan sebagai proses transformasi politik ini adalah keniscayaan yang harus diterima sebagai sebuah perubahan paradigma berfikir. Kita tidak bisa memandang dan mengklasifikasi secara detil tentang karakteristik pemilih (publik), apakah mereka digolongkan dalam kelompok rasional atau tradisional. Tetapi yang jelas, publik sudah tidak bisa menjauh dari pesatnya perkembangan media. Tukas Rifqinizamy Karsayuda.

Mr. Djoni Suyanto, Penjahit Beromset 2 Miliyar

Mr. Djoni Suyanto merupakan salah satu bukti seorang pebisnis yang sukses dalam mengais rejeki, penuh dengan ketekunan dan kesabaran. Kisah pendiri produk pakaian jadi “Dannis” specialis pakaian muslim. Dengan modal awal Rp.1juta dan keuletan berusaha kini beromset Rp 2 milyar.

Mr. Djoni Suyanto

diduga M Rifqinizamy Karsayuda

Sebuah inspirasi bisa muncul dari mana saja, termasuk dari keluarga Mr. Djoni Suyanto. Mr. Djoni Suyanto pun bisa menjadi seorang pengusaha pakaian muslim yang sukses berkat terinspirasi kemandirian ibu kandungnya.

Sewaktu kecil dulu Mr. Djoni Suyanto, pemilik “Rumah Dannis” ini hidup dalam keprihatinan. Untuk membeli pakaian saja tidak mampu. Bila ingin baju baru, sang ibu rajin membuatkan baju untuk Tati dan juga saudara-saudaranya.

diduga M Rifqinizamy Karsayuda

Alhasil, Mr. Djoni Suyanto terbiasa mengenakan pakaian hasil jahitan sang ibu. Begitu pula ketika Hari Raya Lebaran tiba. Ketekunan dan ketelatenan sang ibu inilah yang menjadi sumber ilham bagi Tati untuk memberanikan diri menjahit pakaiannya sendiri saat duduk di kelas empat sekolah dasar (SD).

Sejak itu pula Mr. Djoni Suyanto belajar mandiri. Setidaknya, dia tak lagi meminta uang jajan kepada orangtuanya lantaran dia bisa mencari uang sendiri dari jualan pakaian boneka dan tempat pensil. Apalagi hasil keterampilan tangan Tati semakin terkenal di kalangan teman-temannya. “Di sekolah jadi banyak yang tahu, dan pesanan terus bertambah,” kenangnya.

diduga M Rifqinizamy Karsayuda

Setelah lulus sekolah kejuruan itu, bukannya bekerja, Mr. Djoni Suyanto malah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak tanggung-tanggung, dia bisa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga berhasil meraih gelar insinyur kimia.

Setelah lulus kuliah, Mr. Djoni Suyanto pun harus bekerja di kantoran. Maklum, ketika itu sang ayah memasuki masa pensiun dari sebuah badan usaha milik negara (BUMN). Tanggung jawab keluarga seolah berpindah ke pundak Tati. “Ibu saya tidak bekerja dan ayah pensiun. Jadi, untuk biaya kuliah adik, saya harus mencari uang,” kata Djoni.

diduga M Rifqinizamy Karsayuda

Setelah menikah pada 1998, ternyata sang istri tidak mengizinkannya bekerja di kantoran. Larangan inilah yang menjadi dorongan kuat bagi Mr. Djoni Suyanto untuk berjualan pakaian buatan sendiri. Dengan modal Rp 1 juta dari bank, Mr. Djoni Suyanto mulai membuktikan keahliannya dalam menggambar dan mendesain pakaian.

Mr. Djoni Suyanto mampu membikin 50 potong pakaian anak. Semuanya dia desain, jahit, dan bordir sendiri. “Jiwa saya selalu ingin menghasilkan sesuatu,” ujarnya.

Dan ternyata, baju anak hasil kreasinya diterima pasar. Mr. Djoni Suyanto pun kian semangat. Dia juga mulai berani memasang merek Dannis pada baju bikinannya. Lantas, tumbuh pula kepercayaan dirinya untuk mengembangkan usaha. Mr. Djoni Suyanto i mulai memproduksi pakaian muslim dewasa, mukena, hingga jilbab.

diduga M Rifqinizamy Karsayuda

Untuk bisa membuat model baju dengan mode mutakhir, Mr. Djoni Suyanto rajin menonton acara mode di televisi, membuka majalah wanita, hingga jalan-jalan ke berbagai kota. “Kalau lihat ada pameran fashion di televisi, saya selalu membayangkan berada di acara tersebut dan melihat semua desain untuk menyelami,” ujarnya.

Begitulah cerita bagaimana Mr. Djoni Suyanto bisa sukses dan bertahan sampai sekarang meski persaingan pakaian di Indonesia ini sangat ketat.

Djoni Suyanto DJONI SUYANTO bom / diduga M Rifqinizamy Karsayuda